Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Dalam sejarah politik Indonesia, terdapat periode yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Periode ini terjadi dalam rentang waktu antara tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah konsep pemerintahan yang diusung oleh Presiden Soekarno saat itu. Pada masa itu, Indonesia masih sangat baru merdeka dan sedang berusaha mencari bentuk pemerintahan yang tepat untuk negara ini.
Politik Luar Negeri Indonesia Masa Soekarno (Demokrasi Terpimpin)
Periode Demokrasi Terpimpin juga memiliki dampak yang signifikan dalam politik luar negeri Indonesia. Pada masa ini, Indonesia mengadopsi kebijakan luar negeri mandiri yang dikenal dengan sebutan politik bebas aktif. Politik bebas aktif merupakan konsep di mana Indonesia menjalin hubungan dengan semua negara tanpa memihak kepada salah satu blok politik tertentu. Keputusan ini diambil oleh Soekarno sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan Indonesia dalam konteks geopolitik dunia yang saat itu sedang dilanda Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan politik bebas aktif, Indonesia mampu menjaga kemerdekaan dan mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional.
Kehidupan Politik dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Periode Demokrasi Terpimpin juga memiliki perbedaan dalam kehidupan politik dan ekonomi dibandingkan dengan masa sebelumnya, yaitu masa Demokrasi Liberal. Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Namun, setelah terjadinya peristiwa politik yang dikenal sebagai Gestapu pada tahun 1965, Soekarno mengumumkan Demokrasi Terpimpin dan menghentikan sistem Demokrasi Liberal yang ada sebelumnya. Kondisi sosial dan politik Indonesia berubah drastis dalam periode Demokrasi Terpimpin, di mana terjadi kriminalisasi terhadap kelompok yang dianggap melanggar ketentuan politik Soekarno. Ekonomi juga mengalami gangguan, dengan adanya kebijakan ekonomi nasionalistik yang menekankan kepemilikan negara dan penentuan harga barang dan jasa secara kolektif. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki ekonomi melalui pembangunan Nasional Revolusioner (Pelancongan), namun ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan.
Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF”
.jpg)
Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin sangat dipengaruhi oleh kebijakan “BEBAS AKTIF”. Kebijakan bebas aktif merupakan suatu pendekatan yang diambil oleh Soekarno dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam konteks politik luar negeri, bebas aktif berarti tidak terikat oleh kepentingan blok politik tertentu, melainkan menjalin hubungan dengan seluruh negara dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Dalam implementasinya, bebas aktif melibatkan negara Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok (GNB), dan Konferensi Asia-Afrika sebagai upaya untuk memperjuangkan perdamaian dunia, menghapuskan penjajahan, dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Kebijakan politik bebas aktif juga mendorong Indonesia untuk aktif dalam menyelesaikan konflik dalam kawasan Asia Tenggara, seperti konflik di Malaysia, konflik di Vietnam, dan konflik di Papua Nugini.
Apa Itu Demokrasi Terpimpin?
Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang dikenalkan oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya. Dalam konsep Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengedepankan kepemimpinan kuat dan otoriter untuk mencapai tujuan nasional. Soekarno berpendapat bahwa Indonesia memiliki karakteristik sosial-politik yang berbeda dengan negara-negara Barat, sehingga diperlukan suatu sistem yang sesuai dengan keadaan dan potensi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai alternatif yang lebih sesuai dibandingkan dengan demokrasi liberal yang diadopsi oleh negara-negara Barat. Di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, Soekarno menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam membangun negara Indonesia.
Siapa yang Memimpin Demokrasi Terpimpin?
Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno adalah pemimpin utama Indonesia. Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan dianggap sebagai founding father atau bapak bangsa Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang karismatik, Soekarno memiliki pengaruh yang besar dalam mengarahkan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang nasionalis, revolusioner, dan memiliki visi pemerintahan yang kuat. Melalui kepemimpinannya, Soekarno berhasil membawa perubahan dalam politik luar negeri, pembangunan nasional, dan pemantapan persatuan bangsa Indonesia.
Kapan Demokrasi Terpimpin Berlangsung?
Periode Demokrasi Terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal dari Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Dekrit ini memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden dengan dihilangkannya Badan Permusyawaratan Nasional (BPN) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif pada saat itu. Soekarno kemudian membentuk lembaga Dewan Kabinet dan mengambil alih kekuasaan legislatif. Pada tahun 1966, Demokrasi Terpimpin berakhir seiring dengan lengsernya Soekarno dari kekuasaan dan digantikan oleh Jenderal Soeharto.
Dimana Demokrasi Terpimpin Berlaku?
Demokrasi Terpimpin berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Konsep pemerintahan ini diterapkan secara nasional dan memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di seluruh Indonesia. Meskipun konsep Demokrasi Terpimpin memperoleh kritik dari beberapa pihak karena dianggap menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi liberal, namun sistem ini diterapkan secara luas di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada masa itu.
Bagaimana Implementasi Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
Implementasi Demokrasi Terpimpin di Indonesia ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan dan pergeseran kekuasaan dari Badan Permusyawaratan Nasional (BPN) ke Presiden. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kekuasaan berada pada tangan presiden dan presiden memegang peranan yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Soekarno mengemukakan bahwa sistem Demokrasi Terpimpin merupakan bentuk pembaruan dari sistem parlementer dan demokrasi liberal agar lebih sesuai dengan karakteristik sosial-politik Indonesia yang berbeda dengan negara-negara Barat.
Cara Implementasi Demokrasi Terpimpin dalam Kehidupan Sehari-hari
Implementasi Demokrasi Terpimpin dalam kehidupan sehari-hari Indonesia pada masa itu ditandai dengan adanya upaya untuk membangun semangat nasionalisme dan persatuan. Soekarno berusaha untuk memobilisasi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan visi dan misi bangsa serta mencapai tujuan nasional. Salah satu contohnya adalah melalui program-program yang bertujuan untuk memajukan ekonomi nasional, seperti program pelancongan dan pengembangan industri nasional. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan propaganda dan pemahaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kesimpulan
Demokrasi Terpimpin merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun kontroversial, Demokrasi Terpimpin memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Konsep kekuasaan yang otoriter namun nasionalis yang diusung oleh Soekarno membentuk fondasi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Politik luar negeri yang dijalankan melalui kebijakan bebas aktif juga memberikan ruang bagi Indonesia untuk aktif dalam diplomasi internasional dan mempertahankan kedaulatan negara. Meskipun Demokrasi Terpimpin berakhir dengan lengsernya Soekarno dari kekuasaan, periode ini tetap memberikan pembelajaran dan pengaruh yang kuat dalam perkembangan negara Indonesia.
