Jepang adalah salah satu negara yang memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Salah satu kebijakan yang menjadi salah satu episode dalam sejarah Jepang adalah Kebijakan Sakoku atau Penutupan Diri Jepang. Kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah Jepang pada masa Shogun Tokugawa pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Kebijakan sakoku memiliki dampak siginifikan dalam politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Jepang pada masa itu.
Politik Isolasi Jepang pada Masa Pemerintahan Tokugawa (1638-1863)
Kebijakan sakoku diterapkan oleh Tokugawa Iemitsu, Shogun ketiga yang memerintah Jepang pada saat itu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi hubungan Jepang dengan negara-negara asing dan mempertahankan kestabilan dalam negeri. Pemerintah Tokugawa ingin menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Jepang dari pengaruh dan campur tangan asing.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengisolasi Jepang dari pengaruh luar dengan melarang warga Jepang untuk berhubungan dengan negara-negara barat. Salah satu bentuk kebijakan sakoku adalah penutupan pelabuhan dan melakukan pengawasan ketat terhadap warga Jepang yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri.
Apa Itu Kebijakan Sakoku?
Kebijakan sakoku secara harfiah berarti “penutupan negara” atau “penutupan diri”. Dalam konteks sejarah Jepang, kebijakan ini mengacu pada periode isolasi yang diberlakukan oleh pemerintah Tokugawa pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Kebijakan sakoku bertujuan untuk membatasi hubungan Jepang dengan negara-negara asing dan menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Jepang.
Siapa yang Menerapkan Kebijakan Sakoku?
Kebijakan sakoku diterapkan oleh pemerintah Jepang pada masa pemerintahan Tokugawa. Tokugawa Iemitsu, Shogun ketiga dari Keshogunan Tokugawa, adalah sosok yang bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan ini. Ia merupakan cucu dari Tokugawa Ieyasu, pendiri Keshogunan Tokugawa, dan melanjutkan kekuasaan keluarganya pada periode Edo.
Tokugawa Iemitsu memerintah Jepang dari tahun 1623 hingga 1651. Ia mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan sakoku sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara, mengurangi pengaruh asing, dan mempertahankan stabilitas dalam negeri. Kebijakan sakoku menjadi salah satu kebijakan yang paling signifikan dalam sejarah Jepang. Hal ini membuat Jepang mengalami isolasi dari dunia luar selama beberapa ratus tahun.
Kapan Kebijakan Sakoku Diterapkan?
Kebijakan sakoku diterapkan oleh pemerintah Jepang pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Periode ini dimulai pada masa pemerintahan Tokugawa Iemitsu, Shogun ketiga dari Keshogunan Tokugawa, sekitar tahun 1638. Kebijakan ini berlangsung selama lebih dari dua ratus tahun, dengan berakhirnya pada tahun 1863 saat pemerintah Jepang mengalami perubahan dalam kebijakan luar negerinya.
Dimana Kebijakan Sakoku Berlaku?
Kebijakan sakoku berlaku di seluruh wilayah Jepang. Pada masa pemerintahan Tokugawa, kebijakan ini diberlakukan secara ketat di seluruh provinsi dan kotapraja yang ada di Jepang. Semua warga Jepang dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari pemerintah. Pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya aktif dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara asing ditutup atau dibatasi aksesnya. Hal ini bertujuan untuk membatasi pengaruh luar yang masuk ke Jepang dan menjaga keutuhan negara.
Bagaimana Kebijakan Sakoku Diterapkan?
Kebijakan sakoku diterapkan melalui serangkaian langkah dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Salah satu langkah yang diambil adalah penutupan pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan menutup atau membatasi akses ke sejumlah pelabuhan yang sebelumnya aktif dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara asing.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap warga Jepang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah dan diawasi selama perjalanan mereka. Tujuannya adalah untuk mengontrol dan membatasi perjalanan warga Jepang ke negara-negara asing.
Kebijakan sakoku juga melibatkan pengawasan terhadap kedatangan orang asing di Jepang. Pemerintah mengatur dan membatasi hubungan dengan negara-negara asing, serta melarang orang asing untuk memasuki Jepang tanpa izin yang resmi. Pemerintah juga menempatkan pejabat pengawas di pelabuhan untuk memastikan bahwa peraturan kebijakan sakoku ditegakkan dengan ketat.
Cara Kebijakan Sakoku Memengaruhi Masyarakat Jepang
Kebijakan sakoku memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Jepang pada masa itu. Salah satu dampaknya adalah terjadinya perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya larangan untuk berhubungan dengan negara-negara asing, perdagangan internasional pun terhenti atau berkurang drastis. Hal ini berdampak pada perekonomian Jepang yang pada masa sebelumnya telah aktif dalam perdagangan dengan negara-negara asing.
Masyarakat Jepang pada masa itu mengalami kekurangan sumber daya dan barang-barang impor yang sebelumnya mereka dapatkan dari perdagangan dengan negara-negara asing. Keterbatasan ini memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan industri domestik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai akibatnya, produksi dalam negeri meningkat dan masyarakat Jepang menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
Dalam bidang sosial, kebijakan sakoku juga memengaruhi hubungan antar masyarakat Jepang. Dengan adanya larangan untuk keluar negeri, masyarakat Jepang menjadi lebih fokus pada lingkungan lokal. Hal ini menguatkan hubungan antar warga dalam lingkungannya dan memicu perkembangan komunitas lokal. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada perkembangan seni dan budaya Jepang yang pada masa itu mengalami perkembangan yang pesat.
Apa Kesimpulan dari Kebijakan Sakoku?
Kebijakan sakoku, atau penutupan diri Jepang, merupakan salah satu episode yang signifikan dalam sejarah Jepang. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah Tokugawa pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan kestabilan negara Jepang.
Kebijakan sakoku memiliki dampak yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Jepang pada saat itu. Dalam bidang politik, kebijakan ini membatasi hubungan Jepang dengan negara-negara asing dan mempertahankan kestabilan dalam negeri. Dalam bidang ekonomi, kebijakan sakoku mengubah struktur ekonomi Jepang dengan menghentikan atau mengurangi perdagangan internasional dan memacu perkembangan industri domestik. Dalam bidang sosial, kebijakan ini memperkuat hubungan antar masyarakat Jepang dalam lingkungan lokal dan memicu perkembangan seni dan budaya Jepang.
Secara keseluruhan, kebijakan sakoku merupakan penanda penting dalam sejarah Jepang yang menandai periode isolasi negara tersebut dari dunia luar. Meskipun kebijakan ini berakhir pada tahun 1863, dampak dan warisan kebijakan sakoku dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang hingga saat ini.
