Pembagian Hukum Menurut Bentuknya

Jawab Soal Pembagian Hukum Menurut Bentuknya dan Contohnya – Adjar

Gambar Pembagian Hukum Menurut Bentuknya dan Contohnya

Ada banyak cara untuk memahami dan mempelajari hukum, salah satunya adalah dengan membaginya berdasarkan bentuknya. Dalam bidang hukum, pembagian hukum ini dapat membantu kita dalam memahami lebih dalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai pembagian hukum menurut bentuknya dan memberikan contoh untuk masing-masing bentuknya.

Penggolongan Pembagian Hukum Menurut Bentuknya

Gambar Penggolongan Pembagian Hukum Menurut Bentuknya

Hukum dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan berbagai aspek. Salah satu penggolongan hukum yang umum adalah berdasarkan bentuknya. Dalam penggolongan ini, hukum dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu hukum publik, hukum privat, dan hukum acara.

Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah. Hukum ini mencakup segala hukum yang berkaitan dengan kewenangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Contoh hukum publik antara lain:

Hukum Tata Negara: Mengatur tentang tata kewenangan negara dan pemerintahan.
Hukum Administrasi Negara: Mengatur tentang tata cara administrasi pemerintahan.
Hukum Pidana: Mengatur tentang sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat atau negara.
Hukum Perdata: Mengatur tentang hak-hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum dalam hubungannya dengan hukum perdata.

Hukum Privat

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain atau perusahaan swasta. Hukum ini fokus pada hak-hak dan kewajiban individu dalam hubungannya dengan individu lain atau perusahaan swasta.

Contoh hukum privat antara lain:

Hukum Perdata: Mengatur tentang hak-hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum dalam hubungannya dengan hukum perdata.
Hukum Dagang: Mengatur tentang hubungan hukum dalam dunia bisnis dan perdagangan.
Hukum Kontrak: Mengatur tentang perjanjian antara dua pihak yang mengikat.
Hukum Waris: Mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dalam hal pewarisan atau pengelolaan harta benda.

Hukum Acara

Hukum acara adalah hukum yang mengatur prosedur atau tata cara dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Hukum ini membahas bagaimana suatu tuntutan hukum diajukan, diproses, dan diputuskan oleh pengadilan.

Contoh hukum acara antara lain:

Hukum Acara Pidana: Mengatur tentang prosedur pidana yang harus diikuti dalam penyelesaian suatu tindak pidana di pengadilan.
Hukum Acara Perdata: Mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum perdata di pengadilan.
Hukum Acara Tata Usaha Negara: Mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara di pengadilan.
Hukum Acara Administrasi: Mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi negara di pengadilan.

Materi Hukum Pidana : Pengertian, Pembagian, Tujuan, Ruang Lingkup

Gambar Materi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur tindak pidana, sanksi pidana, dan proses peradilan pidana. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan menegakkan kedisiplinan, menjaga ketertiban, serta memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.

Apa itu Hukum Pidana?

Hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tindak pidana, sanksi pidana, dan proses peradilan pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lain yang ditentukan oleh hukum.

Siapa yang Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana?

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab. Beberapa pihak tersebut antara lain:

Masyarakat: Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana dengan menjaga ketertiban di lingkungannya.
Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim bertanggung jawab dalam menegakkan hukum pidana.
Pelaku Tindak Pidana: Pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
Korban Tindak Pidana: Korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban tindak pidana.

Kapan Hukum Pidana Digunakan?

Hukum pidana digunakan ketika terjadi tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, korupsi, narkotika, dan lain-lain. Setiap tindak pidana memiliki sanksi pidana yang telah ditentukan oleh hukum.

Dimana Hukum Pidana Berlaku?

Hukum pidana berlaku di seluruh wilayah negara yang memiliki sistem hukum pidana. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana dan proses peradilan pidana. Hukum pidana juga dapat berlaku di tingkat internasional melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional.

Bagaimana Hukum Pidana Diterapkan?

Hukum pidana diterapkan melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana meliputi proses pengumpulan bukti, penahanan terduga pelaku, penuntutan, persidangan, hukuman, dan rehabilitasi. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, jaksa, hakim, saksi, ahli, dan lain-lain.

Cara Menggunakan Hukum Pidana dengan Bijak

Penggunaan hukum pidana harus dilakukan dengan bijak. Beberapa cara untuk menggunakan hukum pidana dengan bijak antara lain:

Mengetahui Hukum yang Berlaku: Penting untuk memahami hukum pidana yang berlaku di negara tempat tinggal kita.
Melaporkan Tindak Pidana: Jika kita menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana, sebaiknya melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Mendukung Sistem Peradilan Pidana: Mendukung sistem peradilan pidana dengan mengikuti proses yang ditentukan oleh hukum.
Menghormati Hak Asasi Manusia: Menghormati hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana dan memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan adil.
Membantu Korban Tindak Pidana: Jika kita menyaksikan atau mengetahui adanya korban tindak pidana, sebaiknya membantu korban dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Pembagian Hukum Berdasarkan Bentuknya

Gambar Pembagian Hukum Berdasarkan Bentuknya

Dalam pembagian hukum berdasarkan bentuknya, terdapat beberapa penggolongan lain yang dapat membantu dalam memahami hukum lebih lanjut. Beberapa bentuk hukum berdasarkan bentuknya adalah hukum materiil, hukum formil, hukum internasional, dan hukum nasional.

Hukum Materiil

Hukum materiil adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban individu serta hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah. Hukum ini membahas tentang substansi hukum, yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.

Contoh hukum materiil antara lain:

Hukum Pidana: Mengatur tentang tindak pidana, sanksi pidana, dan proses peradilan pidana.
Hukum Perdata: Mengatur tentang hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam bidang perdata.
Hukum Administrasi Negara: Mengatur tentang tata cara administrasi pemerintahan.

Hukum Formil

Hukum formil adalah hukum yang mengatur proses atau tata cara dalam sistem peradilan. Hukum ini membahas tentang aturan atau prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan tuntutan hukum, persidangan, dan sebagainya.

Contoh hukum formil antara lain:

Hukum Acara Pidana: Mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian tindak pidana di pengadilan.
Hukum Acara Perdata: Mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum perdata di pengadilan.
Hukum Acara Tata Usaha Negara: Mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara di pengadilan.

Hukum Internasional

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam dunia internasional. Hukum ini mencakup aturan yang mengatur perdamaian, keamanan, hubungan diplomatik, perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lain-lain.

Contoh hukum internasional antara lain:

Statuta Mahkamah Internasional: Mengatur tentang fungsi dan prosedur yang berlaku di Mahkamah Internasional.
Perjanjian Internasional: Merupakan perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih untuk mengatur berbagai aspek hubungan internasional.
Traktat Internasional: Merupakan perjanjian tertulis yang diakui oleh negara-negara yang terlibat dan mengatur berbagai aspek hubungan internasional.

Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hukum ini mencakup semua peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain.

Contoh hukum nasional antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara: Merupakan konstitusi atau h