Dasar Hukum Judex Juris dan Pengecualiannya
Apa Itu Dasar Hukum Judex Juris?
Dasar Hukum Judex Juris adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai yurisdiksi pengadilan dalam menangani suatu perkara atau perselisihan hukum.
Siapa yang Menerapkan Dasar Hukum Judex Juris?
Dasar Hukum Judex Juris diterapkan oleh lembaga peradilan di Indonesia. Berbagai lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri menerapkan dasar hukum ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Kapan Dasar Hukum Judex Juris Diterapkan?
Dasar Hukum Judex Juris diterapkan dalam proses peradilan ketika ada kasus atau perkara yang harus diselesaikan. Setiap kali terjadi konflik hukum yang memerlukan putusan pengadilan, dasar hukum ini diterapkan.
Dimana Dasar Hukum Judex Juris Berlaku?
Dasar Hukum Judex Juris berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Setiap pengadilan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, wajib menerapkan dasar hukum ini dalam proses peradilan mereka.
Bagaimana Dasar Hukum Judex Juris Diterapkan?
Dasar Hukum Judex Juris diterapkan dengan melibatkan hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Hakim menggunakan dasar hukum ini untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam perkara.
Bagaimana Cara Menerapkan Dasar Hukum Judex Juris?
Untuk menerapkan Dasar Hukum Judex Juris dalam suatu perkara, hakim harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
- Menganalisis dan memahami fakta-fakta yang ada dalam perkara.
- Melihat aspek hukum yang terkait dengan perkara tersebut.
- Memeriksa dan meneliti berbagai bukti dan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
- Mengkaji berbagai pertimbangan hukum yang relevan dengan perkara tersebut.
- Membuat putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
Kesimpulan
Dasar Hukum Judex Juris merupakan peraturan hukum yang mengatur yurisdiksi pengadilan dalam menangani perkara atau perselisihan hukum. Dasar hukum ini diterapkan oleh lembaga peradilan di Indonesia, seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Dasar Hukum Judex Juris berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia dan digunakan dalam setiap proses peradilan. Dalam menerapkan hukum ini, hakim melakukan analisis fakta, memeriksa bukti, dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam perkara. Tujuan utama dari penerapan Dasar Hukum Judex Juris adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilan.
Mahkamah Agung
Apa Itu Mahkamah Agung?
Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat teratas di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai lembaga peradilan kasasi, yaitu memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi.
Siapa yang Menyusun Mahkamah Agung?
Mahkamah Agung disusun oleh hakim-hakim agung yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hakim-hakim agung ini dipilih berdasarkan integritas, keahlian, dan pengalaman dalam hukum.
Kapan Mahkamah Agung Didirikan?
Mahkamah Agung didirikan pada tanggal 1 April 1946 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pendirian Mahkamah Agung ini merupakan hasil dari perjuangan untuk menciptakan lembaga peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh politik agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan objektif.
Dimana Lokasi Mahkamah Agung?
Mahkamah Agung berlokasi di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat. Gedung Mahkamah Agung merupakan bangunan megah yang menjadi pusat aktivitas dan pengambilan keputusan bagi para hakim Mahkamah Agung.
Bagaimana Mahkamah Agung Bekerja?
Mahkamah Agung bekerja dengan melibatkan hakim-hakim agung yang memutuskan perkara-perkara kasasi yang diajukan. Hakim-hakim agung ini mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Setelah itu, hakim-hakim agung akan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut sebelum menetapkan putusan.
Bagaimana Cara Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung?
Untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti:
- Mengajukan permohonan kasasi ke pengadilan tingkat pertama atau banding.
- Apabila permohonan kasasi ditolak, maka dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- Permohonan peninjauan kembali akan diperiksa oleh Mahkamah Agung untuk melihat apakah terdapat alasan yang sah untuk mengubah putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya.
- Mahkamah Agung akan memutuskan apakah permohonan peninjauan kembali dapat diterima atau ditolak.
- Apabila permohonan peninjauan kembali diterima, Mahkamah Agung akan mengadakan sidang untuk membahas kasus tersebut.
- Setelah melalui proses sidang, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat.
Kesimpulan
Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung menyusun oleh hakim-hakim agung yang dipilih berdasarkan integritas, keahlian, dan pengalaman dalam hukum. Pendirian Mahkamah Agung dilakukan pada tanggal 1 April 1946 sebagai langkah untuk menciptakan lembaga peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh politik. Mahkamah Agung berlokasi di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat.
Mahkamah Agung melakukan proses peradilan dengan melibatkan hakim-hakim agung dalam memutuskan perkara-perkara kasasi. Proses ini melibatkan sidang, penelitian, dan pemeriksaan terhadap kasus yang diajukan. Untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, seseorang harus melewati beberapa tahapan, termasuk mengajukan permohonan kasasi ke pengadilan tingkat pertama atau banding. Jika permohonan kasasi ditolak, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memutuskan apakah permohonan peninjauan kembali diterima atau ditolak.
Pengadilan Tinggi
Apa Itu Pengadilan Tinggi?
Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berada di tingkat di atas Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi lebih luas daripada Pengadilan Negeri dalam menangani perkara yang diajukan.
Siapa yang Menyusun Pengadilan Tinggi?
Pengadilan Tinggi disusun oleh hakim-hakim tinggi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim-hakim tinggi ini dipilih berdasarkan integritas, keahlian, dan pengalaman di bidang hukum.
Kapan Pengadilan Tinggi Didirikan?
Pengadilan Tinggi didirikan pada tanggal 28 November 1955 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pendirian Pengadilan Tinggi ini bertujuan untuk memperluas cakupan yurisdiksi peradilan dan mempercepat penyelesaian perkara yang diajukan.
Dimana Lokasi Pengadilan Tinggi?
Pengadilan Tinggi memiliki beberapa lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Setiap provinsi biasanya memiliki Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai lembaga peradilan tingkat tinggi di wilayah tersebut.
Bagaimana Pengadilan Tinggi Bekerja?
Pengadilan Tinggi bekerja dengan melibatkan hakim-hakim tinggi yang mendengarkan argumen dan bukti yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim-hakim tinggi ini akan meneliti bukti-bukti dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan perkara tersebut sebelum menetapkan putusan.
Bagaimana Cara Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi?
Untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti:
- Mengajukan permohonan banding ke pengadilan tingkat pertama.
- Apabila permohonan banding ditolak, maka dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Permohonan kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung untuk melihat apakah terdapat alasan yang sah untuk mengubah putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya.
- Mahkamah Agung akan memutuskan apakah permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak.
- Apabila permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung akan mengadakan sidang untuk membahas kasus tersebut.
- Setelah melalui proses sidang, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat.
Kesimpulan
Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berada di tingkat di atas Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi disusun oleh hakim-hakim tinggi yang dipilih berdasarkan integritas, keahlian, dan pengalaman di bidang hukum. Pendirian Pengadilan Tinggi bertujuan untuk memperluas cakupan yurisdiksi peradilan dan mempercepat penyelesaian perkara yang diajukan. Pengadilan Tinggi memiliki beberapa lokasi di seluruh wilayah Indonesia, di mana setiap provinsi memiliki Pengadilan Tinggi.
Pengadilan Tinggi bekerja dengan melibatkan hakim-hakim tinggi dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan. Untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, seseorang harus melewati beberapa tahapan, termasuk mengajukan permohonan banding ke pengadilan tingkat pertama. Jika permohonan banding ditolak, dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
Materi Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga
Apa Itu Materi Makna dan Fungsi?
Materi Makna dan Fungsi dalam konteks lembaga peradilan adalah isu-isu yang terkait dengan makna dari keberadaan lembaga peradilan dan peran yang dimainkannya dalam sistem hukum sebuah negara. Fungsi utama lembaga peradilan adalah menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
Apa Saja Landasan Hukum dari Lembaga Peradilan?
Landasan hukum dari lembaga peradilan di Indonesia tercantum dalam berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Beberapa landasan hukum yang relevan dengan lembaga peradilan di Indonesia antara lain:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Landasan hukum ini menjadi dasar bagi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum.
Apa Saja Klasifikasi Lembaga Peradilan di Indonesia?
Di Indonesia, terdapat beberapa klasifikasi lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Beberapa klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia antara lain:
