KONSTITUANTE : LEMBAGA PEMBUAT UUD INDONESIA PADA TAHUN 1955-1959
Apa itu Konstituante? Konstituante adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dasar suatu negara. Di Indonesia, Konstituante berperan penting dalam menyusun UUD (Undang-Undang Dasar) Indonesia pada tahun 1955-1959.
Seperti yang kita ketahui, UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang berlaku hingga sekarang. Namun, sebelum UUD 1945 diputuskan, terdapat proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah Konstituante.
Siapa yang membentuk Konstituante? Konstituante dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu dengan tujuan untuk menyusun dan merumuskan UUD yang akan digunakan oleh negara ini. Lembaga ini terdiri dari perwakilan dari berbagai golongan dan partai politik yang ada pada masa itu.
Konstituante menjadi lembaga pembuat UUD yang berfungsi untuk mengamandemen UUD sesuai kebutuhan dan perkembangan negara. Namun, perannya tidak hanya sampai disitu. Konstituante juga bertugas sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan UUD dan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Kapan Konstituante dibentuk? Konstituante dibentuk pada tahun 1955 dan berakhir pada tahun 1959. Proses penyusunan UUD pada saat itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Konstituante bertugas untuk mengamati, mendiskusikan, dan mengusulkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam UUD 1945.
Dimana Konstituante beroperasi? Konstituante beroperasi di Jakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu. Tempat ini dijadikan sebagai pusat kegiatan perumusan UUD dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas Konstituante.
Bagaimana Konstituante bekerja? Konstituante bekerja melalui berbagai tahapan. Tahapan pertama adalah penyelenggaraan pemilihan anggota Konstituante. Setelah anggota Konstituante terpilih, mereka mulai bekerja dengan mendiskusikan berbagai pasal dalam UUD serta membuat usulan untuk amandemen.
Cara kerja Konstituante dilakukan melalui rapat pleno yang diadakan secara berkala. Rapat pleno ini menjadi tempat diskusi dan penyampaian usulan perubahan UUD. Pada saat rapat pleno, anggota Konstituante akan membahas berbagai isu dan masalah yang ada serta mencoba mencapai kata sepakat dalam mengambil keputusan terkait perubahan UUD.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah Konstituante merupakan lembaga pembuat UUD Indonesia pada tahun 1955-1959. Melalui proses diskusi dan rapat pleno, Konstituante bekerja untuk menyusun UUD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan negara ini. Konstituante juga memiliki peran penting sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan UUD dan penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Makna Setiap Alenia Pembukaan UUD NRI 1945 – Rebate
Apa itu UUD NRI 1945? UUD NRI 1945 adalah undang-undang dasar Indonesia yang telah dirumuskan dan disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD ini menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bernegara.
Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki makna yang sangat penting dan menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Setiap alinea dalam pembukaan UUD NRI 1945 menggambarkan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh negara ini. Mari kita bahas makna dari setiap alinea pembukaan UUD NRI 1945.
Apa makna dari alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945? Alinea pertama menyatakan bahwa Indonesia merdeka sebagai negara yang berdaulat. Makna dari alinea ini adalah bahwa Indonesia memiliki kedaulatan dan kebebasan dalam mengatur urusan dalam negeri dan hubungannya dengan negara lain.
Apa makna dari alinea kedua pembukaan UUD NRI 1945? Alinea kedua menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Makna dari alinea ini adalah bahwa Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi hukum sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara.
Apa makna dari alinea ketiga pembukaan UUD NRI 1945? Alinea ketiga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Makna dari alinea ini adalah bahwa kekuasaan dalam negara ini berada di tangan rakyat dan negara berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tersebut.
Apa makna dari alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945? Alinea keempat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan. Makna dari alinea ini adalah bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai daerah, namun bersatu dalam satu kesatuan yang utuh.
Apa makna dari alinea kelima pembukaan UUD NRI 1945? Alinea kelima menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang adil dan makmur. Makna dari alinea ini adalah bahwa negara Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apa makna dari alinea keenam pembukaan UUD NRI 1945? Alinea keenam menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Makna dari alinea ini adalah bahwa negara Indonesia bertugas untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap alinea dalam pembukaan UUD NRI 1945 memiliki makna yang sangat penting dan menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Alinea tersebut menggambarkan tujuan dan cita-cita negara ini, seperti kedaulatan, negara hukum, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, keadilan sosial, serta perlindungan dan pemberdayaan seluruh rakyat Indonesia.
Jawaban Sebutkan kekuasaan MPR menurut UUD 1945 setelah Amandemen
Setelah UUD 1945 mengalami amandemen, terdapat perubahan dalam kekuasaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR merupakan lembaga tertinggi negara Indonesia yang berwenang dalam mengatur dan menetapkan berbagai kebijakan penting bagi negara ini.
Berikut adalah kekuasaan MPR menurut UUD 1945 setelah amandemen:
1. Menetapkan dan mengubah UUD 1945
Setelah amandemen, MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan serta mengubah UUD 1945. Hal ini berarti MPR berperan dalam merumuskan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam UUD 1945 sesuai dengan perkembangan negara dan tuntutan zaman.
2. Memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
MPR memiliki kekuasaan untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh anggota MPR dengan menggunakan sistem pemilihan yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Melalui MPR, negara menetapkan GBHN sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. GBHN berisi arah kebijakan nasional yang harus dijalankan dan diikuti oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.
4. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945
MPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945. Melalui mekanisme sidang-sidang MPR, lembaga ini dapat mengawasi kebijakan pemerintah dan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga negara yang ada.
5. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Selain kekuasaan di atas, MPR juga memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan Ketua DPR. Ketua DPR merupakan pimpinan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran yang penting dalam proses perumusan undang-undang dan pengambilan keputusan penting.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah MPR memiliki kekuasaan yang luas menurut UUD 1945 setelah amandemen. MPR dapat menetapkan dan mengubah UUD 1945, memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN, melaksanakan fungsi pengawasan, serta mengangkat dan memberhentikan Ketua DPR.
Jawaban Menurut uud 1945 pembuat uud adalah – SiswaPelajar.com
Menurut UUD 1945, pembuat UUD atau Undang-Undang Dasar adalah Konstituante. Konstituante merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan merumuskan UUD yang akan menjadi dasar hukum negara Indonesia. Konstituante dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1955 dan berakhir pada tahun 1959.
Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Konstituante memiliki tugas utama untuk menyusun UUD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan negara. Konstituante juga bertugas sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan UUD dan penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam menjalankan tugasnya, Konstituante bekerja melalui proses diskusi dan rapat pleno. Diskusi dan rapat pleno ini menjadi tempat anggota Konstituante membahas berbagai isu dan masalah yang ada serta mencoba mencapai kata sepakat dalam mengambil keputusan terkait perubahan UUD.
Secara kesimpulan, menurut UUD 1945, Konstituante adalah lembaga pembuat UUD atau Undang-Undang Dasar Indonesia. Konstituante bertugas untuk menyusun dan merumuskan UUD yang akan menjadi dasar hukum negara Indonesia. Lembaga ini berperan penting dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan UUD dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden.
