MPR sebagai lembaga negara yang berhak mengubah UUD Negara Republik
APA ITU MPR?
MPR, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah sebuah lembaga negara di Indonesia yang memiliki wewenang mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI). Lembaga ini memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan demokrasi dalam negara kita.
SIAPA SAJA ANGGOTA MPR?
Anggota MPR terdiri dari perwakilan rakyat yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas untuk mewakili suara rakyat dalam penyusunan dan perubahan UUD NRI. Anggota MPR terdiri dari jumlah yang tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UUD NRI.
KAPAN DAN DIMANA MPR BERDIRI?
MPR didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, MPR telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam penyusunan dan perubahan UUD NRI. MPR memiliki dua masa keberadaan, yaitu masa Konstituante dan masa Dewan Perwakilan Rakyat Sidang Bersama (DPR-GR).
BAGAIMANA MPR BEKERJA?
MPR memiliki tugas utama untuk menyusun dan mengubah UUD NRI. Proses penyusunan atau perubahan UUD NRI oleh MPR dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara amandemen dan cara pembahasan.
Amandemen
Amandemen UUD NRI adalah proses perubahan terhadap UUD NRI yang dilakukan oleh MPR dengan melibatkan proses politik dan melibatkan seluruh anggota MPR. Untuk melakukan amandemen, terlebih dahulu dibutuhkan inisiatif dari anggota MPR atau pihak eksekutif yang diajukan kepada MPR.
Setelah inisiatif diajukan, MPR akan membentuk Panitia Khusus untuk mendiskusikan dan merumuskan usulan amandemen tersebut. Setelah selesai, usulan amandemen tersebut akan dibawa ke Sidang MPR untuk didiskusikan lebih lanjut dan disahkan dengan tingkat persetujuan tertentu.
Pembahasan
Cara pembahasan UUD NRI dilakukan dengan cara memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI. Pembahasan ini dilakukan dalam rangka mengadakan penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang ada, seiring dengan perkembangan masa dan kebutuhan masyarakat.
Proses pembahasan dilakukan dalam rapat kerja DPR dan DPD yang diselenggarakan secara bersama-sama atau dapat juga dilakukan dalam Sidang MPR yang dipandu oleh Badan Legislasi. Proses ini memerlukan konsensus dan persetujuan dari anggota MPR untuk mengesahkan perubahan-perubahan yang diusulkan.
APA SAJA KEWENANGAN MPR?
Sebagai lembaga negara yang berhak mengubah UUD NRI, MPR memiliki beberapa kewenangan yang sangat penting. Berikut adalah beberapa kewenangan MPR:
Mengubah UUD NRI
Salah satu kewenangan utama MPR adalah mengubah UUD NRI. Perubahan UUD NRI ini bisa dilakukan melalui proses amandemen atau proses pembahasan, sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.
Menetapkan Peraturan
MPR juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan UUD NRI. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UUD NRI.
Menyelenggarakan Pemilihan Presiden
MPR juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan ini dilakukan setelah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya berakhir.
Mengawasi Pemerintahan
MPR memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI.
KESIMPULAN
MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam menyusun dan mengubah UUD NRI. Lembaga ini terdiri dari perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
