Politik Bebas Aktif adalah suatu dasar atau landasan politik yang diterapkan oleh Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional dengan negara lain. Dasar ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno, pada tahun 1953. Sejak saat itu, Politik Bebas Aktif telah menjadi pandangan politik utama Indonesia dalam berhubungan dengan negara-negara lain.
Apa Itu Politik Bebas Aktif?
Politik Bebas Aktif adalah paham politik yang mendasarkan hubungan internasional suatu negara pada prinsip-prinsip ketidak-tergantungan dan mandiri. Paham politik ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negara lain.

Politik Bebas Aktif juga menekankan pentingnya menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, namun tetap dengan menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Prinsip ini membedakan Politik Bebas Aktif dengan paham politik lainnya yang mungkin mengutamakan kepentingan negara-negara besar atau sekutu tertentu.
Siapa yang Mengusulkan Politik Bebas Aktif?
Politik Bebas Aktif pertama kali diusulkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953 dalam pidato yang ia sampaikan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pidatonya tersebut, Soekarno menyampaikan pandangan bahwa Indonesia harus memiliki pendekatan politik yang mandiri dan terbuka terhadap semua negara.

Pada saat itu, dunia dipenuhi oleh Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka, ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan membela atau memihak kepada salah satu blok tersebut. Sebaliknya, Indonesia akan menjalankan politik yang bebas dan mandiri.
Kapan Politik Bebas Aktif Diterapkan?
Politik Bebas Aktif resmi diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953. Sejak itu, prinsip ini menjadi pandangan politik utama Indonesia dalam menjalin hubungan internasional.

Politik Bebas Aktif menjadi semakin terkenal dan berpengaruh setelah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. Konferensi tersebut dihadiri oleh pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, yang memiliki keinginan yang sama untuk menjaga kemerdekaan dan menghadapi penjajahan atau dominasi dari negara-negara besar. Dalam konferensi tersebut, Politik Bebas Aktif dianggap sebagai pemersatu para negara berkembang dan menjadi semacam ikon perlawanan terhadap kolonialisme atau imperialisme.
Dimana Politik Bebas Aktif Dilakukan?
Politik Bebas Aktif dilakukan melalui hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan berbagai negara melalui kerja sama politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Indonesia juga aktif berperan dalam berbagai organisasi regional dan internasional, seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan Gerakan Non-Blok. Melalui partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi tersebut, Indonesia berusaha mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di tingkat regional dan global.
Bagaimana Implementasi Politik Bebas Aktif?
Implementasi Politik Bebas Aktif dilakukan melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Beberapa implementasi Politik Bebas Aktif yang pernah dilakukan oleh Indonesia antara lain:
Mendamaikan Konflik
Indonesia berperan sebagai negara penengah atau mediator dalam beberapa konflik internasional. Salah satunya adalah peran Indonesia dalam meredakan konflik antara Malaysia dan Filipina mengenai sengketa wilayah Sabah pada tahun 1968. Melalui diplomasi yang bijaksana, Indonesia berhasil membantu kedua negara tersebut untuk mencapai kesepakatan damai.
Mengupayakan Solusi Diplomatik
Indonesia selalu mengedepankan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Indonesia menjadi negara pengusul dan anggota Ganevic (Gerakan Nkrumah – Heriivan – Tito) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di dunia dengan cara damai.
Mengutamakan Kerja Sama Regional
Indonesia aktif berpartisipasi dalam kerja sama regional melalui ASEAN. Dalam kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia berupaya membangun solidaritas dan persahabatan yang kuat dengan negara-negara di Asia Tenggara, serta mendorong terciptanya stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut.
Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah
Indonesia sangat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Penerapan Politik Bebas Aktif juga berarti Indonesia tidak mau terlibat dalam konflik atau perang yang dapat merugikan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Indonesia mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian masalah secara damai dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain.
Pembelaan Terhadap Hak-hak Asasi Manusia
Indonesia juga aktif dalam memperjuangkan dan membela hak-hak asasi manusia di forum internasional. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan nyata dalam melindungi hak-hak asasi manusia di dalam negeri, serta mendukung perjuangan pembebasan hak-hak asasi manusia di negara-negara lain.
Cara Politik Bebas Aktif Mempengaruhi Indonesia
Politik Bebas Aktif memiliki pengaruh yang besar terhadap Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan.
Perspektif Politik
Politik Bebas Aktif telah menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui politik ini, Indonesia berusaha menjaga kemerdekaan dan kepentingan nasionalnya tanpa terlibat dalam konflik atau blok-blok politik yang mungkin merugikan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Indonesia juga aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk mencapai tujuan bersama.
Perspektif Ekonomi
Politik Bebas Aktif juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi Indonesia. Dengan menjalin hubungan dengan berbagai negara, Indonesia dapat memperluas pasar ekspor dan impor serta meningkatkan investasi dari negara-negara mitra. Kerja sama ekonomi ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Perspektif Sosial dan Kebudayaan
Politik Bebas Aktif juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial dan kebudayaan di Indonesia. Dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain, Indonesia tidak hanya melakukan pertukaran politik dan ekonomi, tetapi juga pertukaran budaya dan pemahaman antarbangsa. Hal ini dapat memperkaya budaya Indonesia dan menciptakan keragaman budaya yang semakin toleran dan inklusif.
Kesimpulan
Politik Bebas Aktif adalah landasan politik yang diterapkan oleh Indonesia dalam hubungan internasional. Paham politik ini mengedepankan prinsip ketidak-tergantungan dan mandiri, serta menjunjung tinggi hak untuk menentukan nasib sendiri. Soekarno menjadi pengusul pertama Politik Bebas Aktif pada tahun 1953, dan sejak saat itu politik ini telah menjadi pandangan politik utama Indonesia.
Politik Bebas Aktif diimplementasikan melalui hubungan diplomatis dan kerja sama dengan negara-negara lain. Indonesia menjalin hubungan bilateral dan multilateral, serta aktif berperan dalam organisasi regional dan internasional. Implementasi Politik Bebas Aktif dilakukan melalui tindakan politik, penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, kerja sama regional, dan penegakan hak asasi manusia.
Politik Bebas Aktif memiliki pengaruh yang besar terhadap Indonesia, baik dalam perspektif politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Politik ini menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia, memperluas kesempatan ekonomi, dan memperkaya budaya bangsa. Melalui Politik Bebas Aktif, Indonesia berusaha menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta memperjuangkan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di tingkat regional dan global.
