Orde Baru Melahirkan Berbagai Kebijakan Politik dalam Negeri
Orde Baru adalah sebuah era dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Era ini ditandai dengan penggulingan Presiden Soekarno dan dimulainya kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama masa Orde Baru, terdapat berbagai kebijakan politik dalam negeri yang diterapkan untuk mengatur pemerintahan dan stabilitas negara.
Satu-satunya contoh kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru adalah kebijakan yang melahirkan Sistem Kebudayaan Nasional (Sistim Kebudayaan Nasional). Kebijakan ini diterapkan untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan Penekanan Jalur Kerja AS (JKA) dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (DAMA). Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat terwujud suatu sistem pendidikan yang menjadikan masyarakat Indonesia dapat bersaing secara kompetitif dengan masyarakat global.
Kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru juga terlihat dalam bentuk kebijakan otokrasi. Otokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan penuh kepada seseorang atau sekelompok orang tanpa adanya pembatasan atau pengawasan. Dalam konteks Orde Baru, kebijakan otokrasi ini terwujud melalui penggunaan kekuatan militer dan intelijen yang kuat untuk mengontrol dan mengawasi kehidupan politik dan sosial masyarakat.
Kebijakan Politik Dalam Negeri Pada Masa Orde Baru
Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana berbagai kebijakan politik dalam negeri diterapkan untuk mengatur stabilitas politik dan pemerintahan. Pada masa tersebut, terdapat beberapa kebijakan politik yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia.
1. Sistem Kebudayaan Nasional
Salah satu kebijakan politik dalam negeri yang paling penting pada masa Orde Baru adalah Sistem Kebudayaan Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada saat itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Penekanan Jalur Kerja AS (JKA) dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (DAMA).
Sistem pendidikan ini dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar mampu bersaing secara kompetitif dengan masyarakat global. Dalam konteks politik, kebijakan ini dianggap penting untuk menciptakan generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai politik Orde Baru.
…
1. Kebijakan Politik Dalam Negeri Pada Masa Orde Baru – IMO.or.id. (n.d.). Retrieved from https://imo.or.id/wp-content/uploads/2023/03/kebijakan-politik-dalam-negeri-pada-masa-orde-baru_42e96e14d.jpg
2. Kebijakan Politik Dalam Negeri Orde Baru – IMO.or.id. (n.d.). Retrieved from https://imo.or.id/wp-content/uploads/2023/02/kebijakan-politik-dalam-negeri-orde-baru_16b380780.jpg
3. Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF” : Memahami Kebijakan Politik Luar. (n.d.). Retrieved from https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgfsQdZhu3bqjVqHkGgNpOy1ujSZabXwmKiEBbfOaLkKPVmopyaF4Vz9lbnUE4MHIPckDz91DQbGa43pTwrBvLya-5tAEytniXET-I974Gh63-97YVRHbxdiBC6-da-6XQd7yrEUgODJs9sL-3TQCmMcPjMRYNT0JaJHggbFH48_NNlYF9Or84_Sst/s750/kebijakan luar negri bebas aktif(1).jpg
Kesimpulan
Orde Baru melahirkan berbagai kebijakan politik dalam negeri yang bertujuan untuk mengatur kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling penting pada masa tersebut adalah Sistem Kebudayaan Nasional, di mana pemerintah menerapkan Penekanan Jalur Kerja AS (JKA) dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (DAMA) untuk menciptakan generasi muda yang kompetitif secara global. Selain itu, kebijakan otokrasi juga terwujud melalui penggunaan kekuatan militer dan intelijen yang kuat untuk mengawasi masyarakat Indonesia.
Kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa kebijakan tersebut dianggap kontroversial dan otoriter, namun kestabilan politik yang dicapai pada periode tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan negara. Dalam memahami sejarah politik Indonesia, penting bagi kita untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut secara objektif, agar dapat mengambil hikmah dan pembelajaran untuk masa depan.
