Indonesia Mulai Menjalankan Sistem Pemerintahan Parlementer Pada Kurun Waktu





Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Sistem pemerintahan merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam menjalankan suatu negara atau pemerintahan.
Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda berdasarkan filosofi dan kebutuhan negara tersebut.
Salah satu perbedaan sistem pemerintahan yang sering dibahas adalah sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Mari kita bahas lebih jauh mengenai kedua sistem pemerintahan ini.

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada badan legislatif,
yaitu parlemen. Dalam sistem parlementer, kepala negara bukanlah seorang presiden, melainkan seorang kepala pemerintahan
yang dipilih oleh parlemen atau terdiri dari anggota parlemen. Kepala pemerintahan ini biasa disebut dengan sebutan
“Perdana Menteri” atau “Kepala Pemerintahan”.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Parlementer

Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer?

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terletak pada pemerintah yang dipilih oleh
parlemen. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang merupakan anggota parlemen.
Kepala negara dalam sistem ini bisa berupa seorang presiden atau seorang kepala negara yang memiliki kedudukan simbolis.
Putusan-putusan utama mengenai pemerintahan dibuat oleh parlemen. Parlemen yang bertanggung jawab mengawasi kinerja
pemerintah dan dapat menggulingkan pemerintahan dengan melakukan mosi tidak percaya apabila dianggap
pemerintahan tidak berkinerja dengan baik.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan parlementer, yaitu sebagai berikut:

  • Kelembagaan dan pembagian kekuasaan yang jelas antara legislatif dan eksekutif.
  • Perdana Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sehingga memiliki kontrol yang lebih besar.
  • Terdapat sistem pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pemerintah.
  • Stabilitas pemerintahan lebih terjamin karena pemerintahan dapat digulingkan dengan cepat jika dianggap tidak
    berkinerja dengan baik.
  • Proses pembuatan keputusan yang lebih cepat dan efisien.
  • Terjaminnya representasi politik yang lebih baik karena kebijakan pemerintah dibahas oleh perwakilan rakyat.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

Namun, seperti halnya sistem pemerintahan lainnya, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki kekurangan, antara
lain:

  • Responsif terhadap perubahan politik yang kurang cepat.
  • Kurangnya stabilitas pemerintahan karena setiap saat dapat dilakukan mosi tidak percaya.
  • Ketergantungan pada sistem partai politik karena kepala pemerintahan harus berasal dari anggota parlemen.
  • Tidak adanya posisi kepala negara yang kuat, sehingga kekuasaan dibagi antara kepala negara dan kepala pemerintahan.
  • Karena kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, tidak ada pilihan langsung dari rakyat.

Cara Kerja Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer bekerja dengan cara sebagai berikut:

  1. Rakyat memilih anggota parlemen dalam pemilihan umum.
  2. Anggota parlemen yang terpilih membentuk pemerintahan dengan memilih seorang perdana menteri atau kepala pemerintahan.
  3. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.
  4. Apabila pemerintahan dianggap tidak berhasil atau buruk dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dapat menggulingkan
    pemerintah melalui mosi tidak percaya.
  5. Jika pemerintahan digulingkan, maka akan dilakukan pemilihan umum kembali.

Spesifikasi Sistem Pemerintahan Parlementer

Berikut adalah beberapa spesifikasi dari sistem pemerintahan parlementer:

  • Legislatif dan eksekutif memiliki hubungan yang saling bergantung.
  • Kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen.
  • Parlemen berperan sebagai pengawas kinerja pemerintah dan dapat menggulingkan pemerintah jika dianggap tidak
    berkinerja dengan baik.
  • Kepala negara dapat berupa presiden atau kepala negara dengan kedudukan simbolis.
  • Keputusan-keputusan penting mengenai pemerintahan dibuat oleh parlemen.
  • Sistem partai politik yang kuat.

Merk dan Harga Sistem Pemerintahan Parlementer

Tidak ada merk atau harga yang dapat dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer karena
sistem ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan suatu negara dan bukan suatu produk fisik.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada seorang presiden
yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, kepala negara juga merupakan kepala pemerintahan.
Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.

Apa Itu Sistem Pemerintahan Presidensial?

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terletak pada seorang presiden yang dipilih
langsung oleh rakyat. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah satu orang yang sama, yaitu presiden.
Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.
Presiden dipilih dalam pemilihan umum dan masa jabatannya biasanya memiliki batasan waktu tertentu.
Dalam sistem presidensial, kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dijalankan secara terpisah
dan saling mengawasi.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut:

  • Stabilitas pemerintahan yang lebih kuat karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap.
  • Mandat yang jelas bagi presiden karena dipilih langsung oleh rakyat.
  • Mempertahankan stabilitas dan kontinuitas kebijakan pemerintah.
  • Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
  • Presiden memiliki wewenang yang luas untuk mengambil keputusan secara cepat.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Namun, seperti halnya sistem pemerintahan lainnya, sistem pemerintahan presidensial juga memiliki kekurangan, antara
lain:

  • Tidak adanya kontrol langsung dari legislatif terhadap kekuasaan eksekutif.
  • Risiko terjadinya dominasi eksekutif terhadap legislatif atau sebaliknya.
  • Pemilihan umum yang mahal dan rumit.
  • Kurangnya responsivitas terhadap perubahan politik yang cepat.

Cara Kerja Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial bekerja dengan cara sebagai berikut:

  1. Rakyat memilih presiden dalam pemilihan umum.
  2. Presiden yang terpilih membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan.
  3. Presiden bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.
  4. Legislatif memiliki wewenang membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah.
  5. Terdapat pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Spesifikasi Sistem Pemerintahan Presidensial

Berikut adalah beberapa spesifikasi dari sistem pemerintahan presidensial:

  • Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden.
  • Presiden bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.
  • Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif yang luas dimiliki oleh presiden.
  • Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Merk dan Harga Sistem Pemerintahan Presidensial

Tidak ada merk atau harga yang dapat dihubungkan dengan sistem pemerintahan presidensial karena sistem ini berkaitan
dengan tata kelola pemerintahan suatu negara dan bukan suatu produk fisik.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Selain sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, terdapat juga sistem pemerintahan lainnya, yaitu sistem
pemerintahan republik indonesia serikat. Sistem ini pernah diterapkan pada masa lalu di Indonesia sebelum akhirnya
berganti menjadi sistem presidensial pada tahun 1950.

Apa Itu Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat?

Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terletak pada presiden
dan kekuasaan legislatif terletak pada dewan perwakilan rakyat. Pada sistem ini, negara dibentuk oleh beberapa negara
bagian yang memiliki otonomi untuk mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing.
Presiden dipilih oleh penyelenggara pemilihan langsung dan tidak lagi dipilih oleh dewan perwakilan rakyat seperti
pada sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan perwakilan rakyat
dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat di tingkat pusat dan daerah, serta dewan perwakilan daerah.
Sistem ini kemudian diganti dengan sistem presidensial melalui amandemen UUD 1945.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Salah satu kelebihan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat adalah terdapatnya otonomi bagi negara-negara
bagian yang dapat mengatur dan mengelola pemerintahan daerahnya masing-masing. Hal ini memberikan kesempatan
bagi setiap wilayah untuk memenuhi kebutuhan lokalnya sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Namun, sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat juga memiliki kekurangan seperti koordinasi yang kompleks
antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian serta daerah. Selain itu, sistem ini juga dapat menyebabkan
pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat yang mengancam
otonomi daerah.

Cara Kerja Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat bekerja dengan cara sebagai berikut:

  1. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.
  2. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah.