Posted inPolitik

Hukum Siber

Pengaturan Hukum Siber: Bagaimana dengan Regulasinya di Indonesia

Pengaturan Hukum Siber

Apa itu Hukum Siber?

Hukum Siber, juga dikenal sebagai Cyber Law, adalah cabang hukum yang mengatur penggunaan dan perilaku manusia dalam konteks teknologi digital. Ini mencakup aspek legalitas dan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan dan pertukaran data digital, komputer, internet, dan jaringan elektronik lainnya.

Siapa yang Mengatur Hukum Siber di Indonesia?

Di Indonesia, pengaturan hukum siber dilakukan oleh beberapa lembaga dan badan di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Beberapa lembaga penting yang terlibat dalam pengaturan dan penegakan hukum siber di Indonesia adalah:

  • BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara): lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber dan pengamanan sarana dan prasarana sistem elektronik negara.
  • Dittipid Siber Bareskrim Polri: Divisi Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang bertugas menangani tindak pidana di bidang siber.
  • Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengurusi regulasi dan pengawasan terkait aplikasi dan konten digital.
  • Dirjen Aptika Kemkominfo: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
  • POLRI: Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) yang memiliki Divisi Tindak Pidana Siber.
  • Kemenkumham: Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber yang menangani tindak pidana di bidang siber.

Kapan Regulasi Hukum Siber Diberlakukan di Indonesia?

Pengaturan dan regulasi hukum siber di Indonesia telah ada sejak lama. Pada tahun 2016, Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN Keamanan Siber) untuk memastikan keamanan siber di Indonesia. RAN Keamanan Siber mencakup kerangka kebijakan, strategi, dan program-program dalam menghadapi tantangan keamanan siber.

Pada tahun 2018, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mencakup regulasi terkait hukum siber. UU ITE menjadi payung hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Bagaimana Hukum Siber diatur di Indonesia?

Hukum siber di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan dan undang-undang yang relevan. Beberapa undang-undang tersebut antara lain:

  • Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Undang-undang ini mengatur tindak pidana di dunia siber, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab penyedia jasa aplikasi daring.
  • Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Lama): Merupakan undang-undang pendahulu UU ITE yang juga mengatur aspek hukum siber di Indonesia.
  • Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kebijakan Keamanan Siber Nasional (RIPK2SN): Merupakan peraturan yang mengatur mengenai rencana induk pembangunan dan kebijakan keamanan siber nasional.
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik: Peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia.

Dimana Sanksi Hukum Siber dapat Dikenakan?

Sanksi hukum siber dapat dikenakan di berbagai bidang dan sektor di Indonesia. Beberapa sektor yang rentan terhadap pelanggaran hukum siber antara lain:

  • Perbankan dan Keuangan: Pelanggaran keamanan siber dalam sektor perbankan dapat mengakibatkan pencurian data pribadi, pencurian identitas, dan penipuan.
  • Pemerintahan: Serangan siber pada infrastruktur komputer pemerintahan dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan kompromi informasi yang sensitif.
  • Pendidikan: Pelanggaran hukum siber di sektor pendidikan dapat mencakup penyebaran informasi palsu, serangan terhadap sistem pembelajaran online, dan penyebaran konten ilegal atau tidak pantas.
  • Kesehatan: Pelanggaran keamanan siber di sektor kesehatan dapat menyebabkan akses tidak sah ke data medis pribadi, pencurian data pasien, dan kerentanan terhadap serangan ransomware.
  • Perdagangan: Serangan siber pada bisnis dan perdagangan dapat menyebabkan kebocoran data pelanggan, pembajakan merek dagang, dan pencurian kekayaan intelektual.

Bagaimana Penegakan Hukum Siber terhadap Anak yang Dibawah Umur?

Penegakan hukum siber terhadap anak yang di bawah umur merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, anak-anak cenderung lebih rentan terhadap berbagai bentuk ancaman dan penyalahgunaan di dunia maya.

Cara penegakan hukum siber terhadap anak yang di bawah umur dapat dilakukan melalui kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti Bareskrim Polri dan Kemenkumham, dengan pihak yang berkompeten dalam bidang perlindungan anak. Hal ini meliputi:

  • Pendidikan dan Penyuluhan: Menyediakan pendidikan dan penyuluhan mengenai penggunaan aman dan bertanggung jawab teknologi informasi dan komunikasi kepada anak-anak dan orang tua.
  • Penyidikan dan Penegakan Hukum: Menginvestigasi dugaan tindak pidana di dunia maya yang melibatkan anak di bawah umur dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.
  • Kerjasama dengan Lembaga dan Organisasi Terkait: Melakukan kerjasama dengan lembaga dan organisasi yang fokus pada perlindungan anak dan hak-hak digital anak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber.
  • Perlindungan Korban: Melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan di dunia maya, baik dengan menyediakan bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, maupun pemulihan sosial.

Kesimpulan

Hukum siber di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Melalui regulasi yang ada, pelanggaran hukum siber dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam upaya penegakan hukum siber, dilakukan kerjasama antara berbagai lembaga terkait, termasuk BSSN, POLRI, dan Kemenkumham.

Tantangan penegakan hukum siber di Indonesia masih banyak, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana di dunia maya. Namun, dengan adanya kerjasama dan kesadaran yang semakin tinggi terhadap pentingnya keamanan siber, diharapkan regulasi dan penegakan hukum siber di Indonesia dapat terus berkembang dan meningkat.

Sumber:

– Pengaturan Hukum Siber: Bagaimana dengan Regulasinya di Indonesia (https://blog-test.heylaw.id/wp-content/uploads/2022/07/OIP-1.jpg)

– Pengantar Hukum Siber Indonesia – Nudirman Munir – Rajagrafindo Persada (http://www.rajagrafindo.co.id/wp-content/uploads/2017/11/pengantar-hukum-siber.png)

– YURISDIKSI DALAM HUKUM SIBER – PT. REFIKA ADITAMA (https://refika.co.id/1319-large_default/yurisdiksi-dalam-hukum-siber.jpg)

– (PDF) PENEGAKAN HUKUM SIBER TERHADAP ANAK YANG DIBAWAH UMUR | Riki (https://0.academia-photos.com/attachment_thumbnails/76136342/mini_magick20211211-21810-1mqters.png?1639238717)