Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran atau tindak pidana beserta sanksi yang diberikan. Dalam hukum pidana terdapat dua konsep pokok yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai hukum pidana khusus.
Hukum Pidana Khusus – Definisi, Ruang Lingkup, dan Posisi Hukum Pidana Khusus Terhadap Hukum Pidana Umum
Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pidana khusus memiliki definisi, ruang lingkup, dan posisi yang berbeda dengan hukum pidana umum.
Definisi hukum pidana khusus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu. Hukum pidana khusus menjadi lebih spesifik dalam mengatur pelanggaran-pelanggaran hukum yang memiliki karakteristik unik dan memerlukan perlakuan khusus.
Ruang lingkup hukum pidana khusus mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana perbankan, hukum pidana narkotika, hukum pidana korupsi, dan masih banyak lagi. Setiap bidang memiliki regulasi tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi di bidang tersebut.
Posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum adalah hukum pidana khusus memiliki peraturan yang lebih spesifik dan mendetail dibandingkan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus mengatur mengenai tindak pidana-tindak pidana tertentu yang tidak diatur secara khusus dalam hukum pidana umum.
Hukum Pidana Khusus – Unsur dan Sanksi Pidana
Hukum pidana khusus tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu, tetapi juga mengatur mengenai unsur dan sanksi pidana yang diberikan dalam kasus pelanggaran hukum tersebut. Unsur pidana adalah unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan agar bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, sanksi pidana adalah hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatannya.
Unsur pidana dalam hukum pidana khusus bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana yang diatur. Misalnya, dalam hukum pidana narkotika, unsur-unsur yang harus ada untuk mendapatkan sanksi pidana adalah kepemilikan, penggunaan, atau perdagangan narkotika yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, sanksi pidana dalam hukum pidana khusus juga beragam, mulai dari denda, kurungan, hingga pidana mati dalam beberapa kasus yang diatur secara khusus.
Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Perbedaan ini terlihat dari definisi, ruang lingkup, dan penerapan aturan hukumnya.
Definisi dari hukum pidana umum adalah hukum yang mengatur perbuatan terlarang secara umum tanpa memandang jenis tindak pidana yang diatur. Definisi ini mencakup peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, definisi hukum pidana khusus telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu.
Ruang lingkup hukum pidana umum mencakup semua jenis tindak pidana yang diatur oleh undang-undang. Hukum pidana umum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang terjadi secara umum. Sementara itu, ruang lingkup hukum pidana khusus hanya mencakup jenis-jenis tindak pidana tertentu yang diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, penerapan aturan hukum juga berbeda antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diterapkan secara umum dan bersifat umum bagi seluruh individu yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, hukum pidana khusus diterapkan hanya pada jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus.
Cara Memahami Hukum Pidana Khusus
Memahami hukum pidana khusus membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait jenis-jenis tindak pidana tertentu yang diatur serta unsur-unsur yang harus ada untuk mendapatkan sanksi pidana. Berikut adalah beberapa cara untuk memahami hukum pidana khusus:
-
Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan
Langkah pertama dalam memahami hukum pidana khusus adalah dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis tindak pidana yang ingin dipahami. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah yang mengatur mengenai tindak pidana tertentu.
-
Konsultasi dengan Ahli Hukum
Apabila memahami hukum pidana khusus masih dirasa sulit, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana khusus. Konsultasi dengan ahli hukum dapat membantu dalam memahami aspek-aspek yang lebih teknis dalam hukum pidana khusus.
-
Membaca Kasus dan Putusan Pengadilan
Membaca kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum pidana khusus serta putusan pengadilan dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai penerapan hukum pidana khusus dalam kasus-kasus nyata. Dengan membaca kasus-kasus dan putusan pengadilan, kita dapat melihat bagaimana hukum pidana khusus diterapkan dalam praktiknya.
Kesimpulan
Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pidana khusus memiliki definisi, ruang lingkup, dan posisi yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu beserta unsur-unsur dan sanksi pidana yang diberikan. Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus terlihat dari definisi, ruang lingkup, dan penerapan aturan hukumnya. Untuk memahami hukum pidana khusus, dapat dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, berkonsultasi dengan ahli hukum, dan membaca kasus-kasus dan putusan pengadilan terkait.
