Hukum Anglo-Saxon
Hukum Anglo-Saxon atau yang sering juga disebut sebagai common law system adalah sistem hukum yang berkembang di Inggris pada abad pertengahan. Sistem hukum ini memiliki ciri khas dan prinsip-prinsip yang unik, serta berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan di banyak negara lainnya. Pada artikel ini, kita akan membahas pengertian, ciri, prinsip, unsur, dan sumber dari Hukum Anglo-Saxon.
Apa itu Hukum Anglo-Saxon?
Hukum Anglo-Saxon, atau juga dikenal sebagai common law system, adalah sistem hukum yang memiliki akar sejarah yang panjang di Inggris. Sistem hukum ini berkembang seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebiasaan, tradisi, putusan pengadilan, dan praktek hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum Anglo-Saxon memiliki ciri khas tersendiri dan sering kali menjadi model bagi sistem hukum di negara-negara lainnya.
Siapa yang Mengatur Hukum Anglo-Saxon?
Sistem hukum Anglo-Saxon diatur oleh pengadilan dan prinsip-prinsip umum yang telah dikembangkan dari berbagai putusan pengadilan sebelumnya. Keputusan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu menjadi preseden atau contoh yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Dalam hal ini, keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengatur hubungan antara individu, badan usaha, dan pemerintah.
Kapan Hukum Anglo-Saxon Diterapkan?
Sistem hukum Anglo-Saxon mulai diterapkan sejak abad pertengahan di Inggris dan telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hukum Anglo-Saxon menjadi landasan utama hukum di Inggris dan negara-negara jajahannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Meskipun terjadi perubahan dan penyesuaian, prinsip-prinsip dasar hukum Anglo-Saxon masih tetap relevan dan berlaku hingga saat ini.
Dimana Hukum Anglo-Saxon Diterapkan?
Hukum Anglo-Saxon diterapkan di berbagai negara yang memiliki sejarah hukum yang terkait dengan Inggris atau pernah menjadi koloni Inggris. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon sebagai dasar hukum mereka.
Bagaimana Hukum Anglo-Saxon Bekerja?
Sistem hukum Anglo-Saxon berbeda dengan sistem hukum civil law yang diterapkan di sebagian besar negara Eropa. Hukum Anglo-Saxon lebih mengandalkan putusan pengadilan, preseden, dan kebiasaan sebagai sumber hukum yang mengikat.
Pada sistem hukum Anglo-Saxon, kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dipecahkan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan melalui putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Prinsip ini sering disebut sebagai stare decisis atau pembekuan hukum. Putusan pengadilan yang dianggap sebagai contoh yang baik dan relevan dapat menjadi panduan bagi pengadilan di masa depan dalam menyelesaikan kasus serupa.
Selain putusan pengadilan, sistem hukum Anglo-Saxon juga mengakui kekuatan hukum yang berasal dari kebiasaan atau tradisi yang sudah lama berlaku di masyarakat. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga pada kebiasaan atau praktek yang umum diterima sebagai aturan yang berlaku.
Cara Memahami Hukum Anglo-Saxon
Memahami hukum Anglo-Saxon dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika kita tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum. Namun, dengan membaca dan mempelajari kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan, kita dapat memahami prinsip-prinsip dasar hukum Anglo-Saxon.
Ada beberapa prinsip dan unsur kunci dalam hukum Anglo-Saxon yang perlu diperhatikan:
Ciri-Ciri Hukum Anglo-Saxon
1. Sumber Hukum yang Pluralistik
Sistem hukum Anglo-Saxon mengakui sumber hukum yang pluralistik, artinya hukum dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk putusan pengadilan, undang-undang, kebiasaan, dan praktek yang umum diterima dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem hukum civil law yang lebih mengandalkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama.
2. Stare Decisis
Prinsip stare decisis atau pembekuan hukum menjadi karakteristik utama sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa putusan pengadilan yang telah diputuskan dalam kasus tertentu menjadi preseden atau contoh yang dapat dijadikan panduan dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Prinsip ini juga berlaku untuk pengadilan yang lebih rendah, yang diharapkan mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi.
3. Penghormatan terhadap Ketentuan Longgar
Sistem hukum Anglo-Saxon tidak memiliki undang-undang yang sangat rinci dan terperinci seperti dalam sistem hukum civil law. Terdapat ketentuan yang lebih longgar dan sifatnya lebih umum, yang memungkinkan interpretasi yang lebih luas oleh pengadilan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pengadilan dalam menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial, moral, dan kebutuhan masyarakat.
4. Penerimaan Terhadap Kontribusi Masyarakat
Hukum Anglo-Saxon juga mengakui kontribusi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan hukum. Kebiasaan, tradisi, dan praktik yang diakui dan dihormati dalam masyarakat dapat menjadi dasar bagi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan nilai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dan pembentukan hukum.
5. Kasus-Kasus yang Diajukan oleh Individu
Salah satu ciri khas dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah fokusnya pada kasus-kasus individu. Kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan akan diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku saat itu dan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan melalui putusan pengadilan sebelumnya. Pengadilan akan menganalisis fakta-fakta kasus, argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, dan preseden yang relevan sebelum membuat keputusan akhir.
Perbandingan Sistem Hukum Anglo-Saxon dengan Sistem Lainnya
Sistem hukum Anglo-Saxon memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem hukum lainnya, seperti sistem hukum civil law yang diterapkan di sebagian besar negara Eropa. Perbedaan tersebut antara lain:
1. Sumber Hukum
Sistem hukum civil law lebih mengandalkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus hukum. Di sisi lain, sistem hukum Anglo-Saxon mengakui berbagai sumber hukum, termasuk putusan pengadilan, undang-undang, kebiasaan, dan praktek yang umum diterima dalam masyarakat.
2. Peran Pengadilan
Dalam sistem hukum civil law, peran pengadilan lebih terbatas dalam menginterpretasikan undang-undang atau menjalankan keputusan pemerintah. Pengadilan biasanya bertindak sebagai instrumen untuk menjalankan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh badan legislatif. Di sistem hukum Anglo-Saxon, pengadilan memiliki peran yang lebih besar dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum melalui putusan-putusan yang diambil dalam kasus-kasus yang diajukan.
3. Pembentukan Hukum
Dalam sistem hukum civil law, pembentukan hukum lebih banyak dilakukan melalui proses legislasi oleh badan legislatif. Undang-undang yang diberlakukan harus melalui proses pembahasan, perubahan, dan persetujuan oleh para anggota parlemen. Di sistem hukum Anglo-Saxon, putusan pengadilan dan preseden yang dihasilkan dari kasus-kasus yang diajukan memiliki peran penting dalam pembentukan hukum.
Sistem Hukum Anglo Saxon: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangannya
Sistem hukum Anglo-Saxon memiliki pengertian, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami:
1. Pengertian Sistem Hukum Anglo-Saxon
Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang di Inggris pada abad pertengahan. Sistem hukum ini memiliki ciri khas tersendiri, seperti pengakuan terhadap keputusan pengadilan sebagai preseden, pengakuan terhadap kebiasaan atau tradisi sebagai sumber hukum, dan adanya prinsip pembekuan hukum. Sistem hukum Anglo-Saxon juga telah menjadi dasar bagi sistem hukum di berbagai negara.
2. Kelebihan Sistem Hukum Anglo-Saxon
Sistem hukum Anglo-Saxon memiliki beberapa kelebihan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelebihan utamanya adalah fleksibilitas dalam menginterpretasikan hukum. Karena putusan pengadilan dan preseden menjadi panduan dalam menyelesaikan kasus, pengadilan memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum secara luas dan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat.
Sistem hukum Anglo-Saxon juga memberikan peran yang lebih besar kepada pengadilan dalam dalam membuat hukum. Proses pengembangan hukum melalui putusan pengadilan memungkinkan perkembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.
3. Kekurangan Sistem Hukum Anglo-Saxon
Selain kelebihannya, sistem hukum Anglo-Saxon juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangan utamanya adalah kompleksitas. Memahami sistem hukum Anglo-Saxon membutuhkan pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum, terutama dalam memahami putusan pengadilan dan preseden yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan kasus. Bagi orang awam, sistem hukum ini mungkin terasa rumit dan sulit diakses.
Sistem hukum Anglo-Saxon juga rentan terhadap perubahan yang cepat dan dinamis. Karena prinsip hukum ini sangat bergantung pada putusan pengadilan dan preseden, perubahan yang terjadi dalam pengadilan atau kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi perlakuan hukum terhadap kasus yang serupa.
Pengertian Hukum Anglo Saxon
Hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang berkembang di Inggris pada abad pertengahan. Sistem hukum ini memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan di banyak negara lainnya. Hukum Anglo Saxon mengandalkan putusan pengadilan, kebiasaan, dan praktek umum sebagai sumber hukum yang mengikat.
Secara umum, hukum Anglo Saxon dapat didefinisikan sebagai:
“Sistem hukum yang didasarkan pada prinsip pembekuan hukum, pengakuan terhadap keputusan pengadilan sebagai preseden, dan pengakuan terhadap kebiasaan serta praktek yang umum diterima dalam masyarakat sebagai sumber hukum yang sah.”
Cara Kerja Hukum Anglo Saxon
Sistem hukum Anglo Saxon berbeda dengan sistem hukum civil law yang diterapkan di sebagian besar negara Eropa. Hukum Anglo Saxon lebih mengandalkan putusan pengadilan, kebiasaan, dan praktek umum sebagai sumber hukum yang mengikat.
1. Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Anglo Saxon. Putusan pengadilan yang telah diputuskan dalam kasus tertentu menjadi preseden yang dapat dijadikan panduan dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Pengadilan yang berwenang mengadili kasus akan menganalisis fakta-fakta kasus, hukum yang berlaku saat itu, dan preseden yang relevan sebelum membuat keputusan akhir.
2. Kebiasaan dan Praktek Umum
Hukum Anglo Saxon juga mengakui kekuatan hukum yang berasal dari kebiasaan atau praktek umum yang diterima dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, pengadilan akan mempertimbangkan kebiasaan atau praktek yang umum diterima sebagai dasar untuk mengambil keputusan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap tradisi dan nilai
