Hukum Dagang Di Indonesia

Pengertian Hukum Dagang, Sejarah, Sumber, dan Ruang Lingkup

Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum yang mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan ini mencakup segala bentuk kegiatan jual beli, pertukaran, distribusi, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perdagangan barang dan jasa. Hukum dagang juga merupakan bagian penting dalam sistem hukum suatu negara, karena kegiatan perdagangan adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat vital dalam memajukan perekonomian suatu negara.

Apa itu Hukum Dagang?

Hukum dagang merupakan himpunan aturan dan norma yang mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Hukum dagang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha, serta menciptakan kepastian hukum dalam bertransaksi dan berperkembangnya perdagangan.

Sejarah Hukum Dagang

Hukum dagang memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan di berbagai negara. Pada zaman kuno, sebelum adanya sistem hukum tertulis, perdagangan dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antara pedagang. Namun, seiring dengan waktu, kegiatan perdagangan semakin kompleks dan memerlukan regulasi yang lebih terstruktur.

Di Eropa, hukum dagang pertama kali tercatat dalam Kitab Hukum Romawi yang dikenal dengan nama “Corpus Juris Civilis” pada abad ke-6. Kitab hukum ini berisi himpunan hukum-hukum yang mengatur aktivitas perdagangan di Kekaisaran Romawi.

Seiring dengan perkembangan perdagangan, hukum dagang kemudian berkembang di berbagai negara di Eropa. Pada abad ke-11, seorang pedagang berkebangsaan Italia yang bernama Marco Polo melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Jauh dan membawa pengaruh besar dalam perkembangan perdagangan di Eropa. Kemudian, pada abad ke-13, munculah sistem hukum dagang yang dikenal dengan nama “Law Merchant” atau “Hukum Pedagang”. Sistem hukum ini digunakan oleh para pedagang tingkat tinggi di beberapa negara Eropa untuk mengatur hubungan hukum dalam perdagangan internasional.

Sumber Hukum Dagang

Sumber hukum dagang dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah beberapa sumber hukum dagang:

1. Peraturan Perundang-Undangan Nasional: Sumber hukum dagang di tingkat nasional terdapat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kegiatan perdagangan, seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Peraturan Perundang-Undangan Internasional: Sumber hukum dagang di tingkat internasional terdapat dalam perjanjian atau konvensi internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG) dan perjanjian perdagangan bebas antar negara seperti ASEAN Economic Community (AEC).

Keuntungan Hukum Dagang

Hukum dagang memiliki sejumlah keuntungan bagi pelaku usaha, di antaranya:

• Memberikan kepastian hukum dalam bertransaksi: Hukum dagang memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Hal ini memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan mereka.
• Mendorong persaingan yang sehat: Hukum dagang mengatur mengenai persaingan usaha agar tetap sehat dan adil. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.
• Melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha: Hukum dagang juga bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan mereka. Hal ini meliputi perlindungan terhadap kekayaan intelektual, hak atas merek dagang, dan hak cipta.

Kekurangan Hukum Dagang

Meskipun memiliki banyak keuntungan, hukum dagang juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya:

• Kompleksitas: Hukum dagang merupakan bagian dari hukum yang sangat kompleks dan seringkali sulit dipahami oleh orang awam. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi para pelaku usaha dalam memahami dan mengikuti regulasi yang berlaku.
• Perlindungan yang terbatas: Meskipun hukum dagang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para pelaku usaha, namun terkadang perlindungan yang diberikan masih terbatas. Beberapa pelanggaran terhadap hukum dagang sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Cara Memahami dan Menerapkan Hukum Dagang

Memahami dan menerapkan hukum dagang adalah hal yang penting bagi para pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan perdagangan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa cara untuk memahami dan menerapkan hukum dagang:

1. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan: Para pelaku usaha perlu secara aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca berita atau mengikuti seminar dan pelatihan terkait.
2. Mengonsultasikan dengan ahli hukum: Jika terdapat keraguan atau kesulitan dalam memahami aspek hukum dalam kegiatan perdagangan, para pelaku usaha dapat mengonsultasikan dengan ahli hukum yang berkompeten dalam bidang hukum dagang.

Pemesanan dan Lokasi

Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hukum dagang, Anda dapat memesan buku “HUKUM DAGANG DI INDONESIA” yang ditulis oleh Pipin Syarifin. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum dagang di Indonesia, termasuk aspek-aspek penting seperti kontrak dagang, penyelesaian sengketa dagang, dan hal-hal lain yang terkait dengan hukum dagang di Indonesia.

Buku ini dapat dipesan melalui toko buku online seperti Bukalapak atau dapat pula ditemukan di toko buku terdekat di sekitar Anda. Jika Anda memiliki minat dalam bidang hukum dagang, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi Anda.