Lembaga Yang Berwenang Mengubah UUD 1945 Adalah
Pada era kemerdekaan Indonesia, terdapat sebuah dokumen fundamental yang menjadi landasan negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan. Perubahan tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam mengubah UUD 1945. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga tersebut beserta perubahan yang terjadi pada UUD 1945.
Permohonan Judicial Review dalam Mengubah UUD 1945
Salah satu cara dalam mengubah UUD 1945 adalah melalui permohonan judicial review. Permohonan judicial review merupakan proses hukum yang bertujuan untuk menguji keconstitutionalan sebuah undang-undang. Dalam konteks UUD 1945, permohonan judicial review dapat diajukan untuk mengubah atau menghapus ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
Apa itu judicial review? Judicial review adalah proses pengujian keconstitutionalan suatu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui proses ini, para pemohon dapat mengajukan argumen-argumen yang mendukung perubahan UUD 1945. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa argumen-argumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang memadai, maka perubahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan. Namun, tidak semua permohonan judicial review diterima, karena ada kriteria yang harus dipenuhi.
Siapa yang berwenang mengajukan permohonan judicial review? Setiap orang atau organisasi yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang memiliki hak untuk mengajukan permohonan judicial review. Misalnya, jika ada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau merugikan kepentingan masyarakat, maka individu atau kelompok yang terkena dampak tersebut dapat mengajukan permohonan judicial review.
Kapan permohonan judicial review dapat diajukan? Permohonan judicial review dapat diajukan setelah suatu undang-undang disahkan. Namun, terdapat batas waktu tertentu dalam mengajukan permohonan ini. Biasanya, batas waktu yang diberikan adalah 180 hari setelah undang-undang tersebut disahkan. Namun, terdapat pengecualian jika terdapat perubahan yang signifikan pada undang-undang, maka batas waktu dapat diperpanjang.
Dimana permohonan judicial review diajukan? Permohonan judicial review diajukan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam menguji keconstitutionalan suatu undang-undang. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendukung perubahan UUD 1945.
Bagaimana proses permohonan judicial review dilakukan? Setelah permohonan diajukan, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan obyektif untuk menilai argumen-argumen yang diajukan. Mahkamah Konstitusi juga dapat mengadakan persidangan untuk mendengarkan keterangan dari para pemohon dan pihak terkait lainnya. Setelah melakukan pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang berisi keputusan mengenai permohonan tersebut.
Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
Seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut dilakukan melalui amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen dilakukan, UUD 1945 memiliki sistematika yang berbeda dengan setelah amandemen dilakukan. Mari kita bahas mengenai perbedaan sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
Sebelum amandemen UUD 1945, sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Enam Bab. Pembukaan berisi ketentuan-ketentuan umum mengenai dasar negara dan tujuan negara. Sementara itu, Enam Bab tersebut berisi tentang kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, hak kebebasan dan kewajiban warga negara, hubungan pusat dan daerah, serta perubahan UUD.
Setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, sistematika UUD 1945 mengalami perubahan yang signifikan. Sistematika UUD 1945 yang baru terdiri dari Preambule dan Tiga Bagian. Preambule berisi visi negara dan pemberian dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tiga Bagian tersebut terdiri dari Bagian I tentang ketentuan umum, Bagian II tentang pelembagaan dan penyelenggaraan negara, serta Bagian III tentang Masalah-masalah keagamaan, kebatinan, dan sosial.
Apa perbedaan antara kedua sistematika tersebut? Perbedaan yang paling mencolok adalah adanya penghilangan Bab mengenai perubahan UUD dalam sistematika UUD 1945 yang baru. Dalam UUD 1945 yang lama, terdapat Bab khusus yang mengatur tentang perubahan UUD, namun dalam UUD 1945 yang baru, perubahan-perubahan terhadap UUD diatur dalam Pasal-pasal yang terdapat dalam Bagian I, II, dan III.
Lembaga Negara yang Berwenang Mengubah dan Menetapkan UUD 1945
Setelah mengetahui mengenai permohonan judicial review dan amandemen UUD 1945, kita akan membahas mengenai lembaga negara yang berwenang dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawal konstitusi negara dan memastikan agar UUD 1945 dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.
Lembaga-lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah.
- Badan Legislasi (BALEG) DPR RI
- Panitia Ad Hoc
- Badan Musyawarah (BAMUS)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Panitia Pengawasan dan Tata Laksana (PANTL)
Badan Legislasi (BALEG) DPR RI merupakan lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengkajian terhadap usulan perubahan undang-undang, termasuk UUD 1945. BALEG DPR RI terdiri dari anggota DPR RI yang dipilih dalam rapat paripurna DPR.
Panitia Ad Hoc adalah panitia khusus yang dibentuk oleh DPR RI untuk menangani permasalahan tertentu, termasuk perubahan UUD 1945. Panitia ini terdiri dari anggota DPR RI yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum dan konstitusi.
Badan Musyawarah (BAMUS) DPR RI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan musyawarah untuk menetapkan perubahan UUD 1945. BAMUS terdiri dari perwakilan dari setiap fraksi yang ada di DPR RI.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan dalam menetapkan perubahan UUD 1945. MPR terdiri dari anggota DPR RI dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.
Panitia Pengawasan dan Tata Laksana (PANTL) DPR RI merupakan lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perubahan UUD 1945. PANTL terdiri dari anggota DPR RI yang dipilih dalam rapat paripurna DPR.
Kesimpulan
Dalam perkembangan UUD 1945, terdapat beberapa lembaga yang berwenang dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945. Beberapa lembaga tersebut antara lain Badan Legislasi (BALEG) DPR RI, Panitia Ad Hoc, Badan Musyawarah (BAMUS) DPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Panitia Pengawasan dan Tata Laksana (PANTL) DPR RI. Melalui proses permohonan judicial review dan amandemen, UUD 1945 dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan zaman. Hal ini penting karena UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara Indonesia.
