Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF” : Memahami Kebijakan Politik Luar
1. Apa Itu Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF”?
.jpg)
Kebijakan politik “BEBAS AKTIF” adalah sebuah kebijakan politik luar negeri yang diusung oleh Indonesia. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno, pada tahun 1948. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah menjunjung tinggi kemerdekaan, mengedepankan kedaulatan nasional, dan tidak terikat dengan blok politik manapun.
2. Siapa yang Memperkenalkan Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF”?
Kebijakan politik “BEBAS AKTIF” diperkenalkan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia ingin menunjukkan posisinya di mata dunia sebagai negara yang berdaulat dan tidak ingin terlibat dalam ideology politik milik blok manapun.
3. Kapan Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF” Diperkenalkan?
Kebijakan politik “BEBAS AKTIF” diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1948. Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan sedang berusaha membangun hubungan dengan negara-negara lain di dunia.
4. Dimana Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF” Diterapkan?
Kebijakan politik “BEBAS AKTIF” diterapkan di tingkat hubungan internasional. Indonesia berusaha menjalin hubungan yang seimbang dan tidak memihak dengan blok politik manapun. Dalam kerangka kebijakan ini, Indonesia mengembangkan kerja sama dengan berbagai negara dari berbagai blok politik, termasuk negara-negara Blok Barat maupun Blok Timur.
5. Bagaimana Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF” Diterapkan?
Kebijakan politik “BEBAS AKTIF” diterapkan dengan cara berkomunikasi dan melakukan diplomasi dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara- negara lain. Tidak hanya dengan negara-negara sejenis, Indonesia juga menjalin hubungan dengan negara-negara dari berbagai blok politik.
6. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Politik “BEBAS AKTIF” di Masa Pemerintahan SBY?
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan politik “BEBAS AKTIF” tetap menjadi landasan dalam perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun, terdapat perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya. SBY lebih menekankan pada upaya menjaga stabilitas regional dan memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin ASEAN.
7. Kesimpulan
Melalui kebijakan politik “BEBAS AKTIF”, Indonesia telah berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia tanpa harus terikat dengan blok politik manapun. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk mengambil keputusan yang terbaik demi kepentingan nasional. Meskipun terdapat penyesuaian dalam pelaksanaannya, namun prinsip dasar kebijakan politik “BEBAS AKTIF” tetap menjadi landasan dalam perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, kebijakan politik “BEBAS AKTIF” merupakan salah satu warisan berharga dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang patut dihargai dan dipelajari.
