Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru
Apa itu kebijakan politik luar negeri? Bagaimana kebijakan politik luar negeri di Indonesia pada masa Orde Baru? Kapan kebijakan ini diterapkan dan dimana pengaruhnya dirasakan? Bagaimana kebijakan ini dilaksanakan? Apa kesimpulan yang bisa diambil dari kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam artikel ini.
Pada masa Orde Baru, kebijakan politik luar negeri menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan internasional Indonesia. Kebijakan ini mencakup strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru dalam menghadapi negara-negara lain di dunia.
Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru dan Lama
Sebelum memahami kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru, penting untuk membandingkannya dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa sebelumnya. Pada masa Orde Lama, Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri yang lebih netral dan nonblok. Indonesia berusaha menjaga hubungan yang baik dengan semua negara dan tidak terikat pada salah satu blok kekuatan besar seperti Blok Barat (AS dan sekutunya) atau Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya).
Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia banyak berperan dalam Organisasi Kerja Sama Asia-Afrika (OKAA) dan Gerakan Non Blok. Indonesia juga sangat vokal dalam isu-isu dekolonisasi dan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.
Namun, setelah pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1967, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan Orde Baru mengadopsi kebijakan politik luar negeri yang lebih realistis dan pragmatis.
Mengenal Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Baru
Jadi, bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru? Kebijakan ini mencakup beberapa prinsip utama, antara lain:
Pertama, tegaknya Pancasila dan Sapta Marga.
Pancasila dan Sapta Marga merupakan ideologi dan falsafah negara yang menjadi landasan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Sapta Marga menjadi pedoman dalam hubungan Indonesia dengan negara lain. Pemerintah Orde Baru percaya bahwa jika Pancasila dan Sapta Marga diterapkan dengan baik, maka Indonesia akan mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
Kedua, politik bebas-aktif.
Politik bebas-aktif merupakan kebijakan luar negeri yang diusung oleh Presiden Soekarno sejak masa Orde Lama. Kebijakan politik ini tetap diadopsi oleh Orde Baru dengan beberapa perubahan. Politik bebas-aktif mengandung arti bahwa Indonesia tidak bersifat pasif dalam hubungan internasional, namun juga tidak bersikap agresif. Indonesia tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Ketiga, prinsip musyawarah dan mufakat.
Musyawarah dan mufakat menjadi prinsip dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Indonesia mencoba mencari dan membangun konsensus dalam menghadapi berbagai isu internasional. Prinsip musyawarah dan mufakat diterapkan dalam berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Gerakan Non Blok.
Keempat, pembangunan ekonomi dan politik.
Pembangunan ekonomi dan politik menjadi fokus utama dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berusaha menjaga stabilitas politik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi nasional. Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperoleh bantuan dan investasi asing.
Kelima, penekanan pada kepentingan nasional.
Kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berupaya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, serta melindungi kepentingan ekonomi dan politik nasional. Indonesia menyelenggarakan berbagai pertemuan dan konferensi internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Bagaimana Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru
Bagaimana pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru? Pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pada masa ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, diplomat, militer, dan masyarakat sipil. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru, antara lain:
Pertama, diplomasi.
Diplomasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri. Melalui diplomasi, Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Diplomat-diplomat Indonesia ditugaskan untuk mewakili negara dan mengadakan perundingan dengan negara-negara lain. Mereka berupaya menjaga hubungan yang baik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk Indonesia.
Kedua, kerjasama internasional.
Kerjasama internasional merupakan salah satu strategi yang digunakan Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kerjasama ini dilakukan untuk memperoleh bantuan dan investasi asing, serta memperluas pasar ekspor Indonesia.
Ketiga, penyelesaian konflik.
Pada masa Orde Baru, Indonesia melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa contoh konflik yang diupayakan penyelesaiannya adalah konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan konflik di berbagai negara di Afrika. Indonesia berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik ini dengan tujuan menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Keempat, diplomasi ekonomi.
Diplomasi ekonomi merupakan salah satu bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Diplomasi ekonomi dilakukan dengan tujuan memperkuat ekonomi nasional dan memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Indonesia berupaya untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing ke dalam negeri. Di samping itu, Indonesia juga menjalankan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kita telah membahas mengenai kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru di Indonesia. Kebijakan ini mencakup strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru dalam menghadapi negara-negara lain di dunia. Pada masa Orde Baru, kebijakan politik luar negeri didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Sapta Marga, politik bebas-aktif, musyawarah dan mufakat, pembangunan ekonomi dan politik, serta penekanan pada kepentingan nasional.
Pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, diplomat, militer, dan masyarakat sipil. Diplomasi, kerjasama internasional, penyelesaian konflik, dan diplomasi ekonomi menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Secara keseluruhan, kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru memiliki peran yang penting dalam hubungan internasional Indonesia. Kebijakan ini berhasil menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain, serta mendorong pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia.
Jadi, itulah pembahasan mengenai kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang sejarah dan politik Indonesia.
