PBB Terbaru 2022: Dasar Pengenaan, Objek, Subjek, dan Contoh
Apa itu PBB?
PBB merupakan singkatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations dalam bahasa Inggris. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Tujuan utama PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan persahabatan di antara negara-negara, serta bekerja sama dalam menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. PBB juga memiliki peran dalam mengembangkan dan menerapkan hukum internasional.
Siapa yang menjadi subjek PBB?
Subjek PBB adalah negara-negara anggota PBB. Saat ini, terdapat 193 anggota PBB yang mewakili hampir seluruh negara di dunia. Setiap negara yang ingin menjadi anggota PBB harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Selain negara-negara anggota, PBB juga memiliki sejumlah lembaga dan program yang bertindak sebagai subjek dalam kerangka PBB.
Kapan PBB didirikan?
PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 melalui Piagam PBB yang ditandatangani oleh 51 negara pendiri. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Persatuan Bangsa-Bangsa setiap tahunnya. Pada saat ini, PBB menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya di tengah munculnya isu-isu global dan kompleksitas hubungan internasional.
Dimana PBB berkantor pusat?
PBB berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Kompleks PBB di New York mencakup gedung Markas PBB yang menjadi pusat administrasi dan pertemuan para pejabat dan diplomatik. Selain itu, PBB juga memiliki kantor-kantor regional dan lapangan di berbagai negara di seluruh dunia untuk mendukung pelaksanaan program-programnya.
Ringkasan sederhana: Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) – Situs
Apa itu Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)?
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk batas-batas wilayah negara di laut, hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan sumber daya laut, pelestarian lingkungan laut, transit lintas laut, dan lainnya. UNCLOS disepakati pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994 setelah mencapai ambang batas ratifikasi yang diperlukan.
Siapa yang menjadi subjek Konvensi UNCLOS?
Subjek Konvensi UNCLOS adalah negara-negara anggota PBB yang telah meratifikasi konvensi ini. Saat ini, terdapat 168 negara yang telah meratifikasi UNCLOS, termasuk Indonesia. Dalam konvensi ini, negara-negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konvensi, antara lain hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pelestarian dan perlindungan lingkungan laut, dan kebebasan berlayar di laut lepas.
Kapan Konvensi UNCLOS disepakati?
Konvensi UNCLOS disepakati pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Setelah disepakati, UNCLOS kemudian diadopsi dan mulai dibuka untuk penandatanganan oleh negara-negara pada tanggal 1 Desember 1982. Proses ratifikasi oleh negara-negara anggota berlangsung selama kurang lebih 12 tahun sebelum UNCLOS resmi berlaku pada tanggal 16 November 1994.
Dimana Konvensi UNCLOS berlaku?
Konvensi UNCLOS berlaku di seluruh wilayah laut dunia. Konvensi ini mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk perairan wilayah negara (teritorial sea), ZEE, laut lepas, dan lantai samudra. Dalam UNCLOS, wilayah laut dunia dibagi menjadi berbagai zona dan kawasan yang memiliki aturan-aturan khusus yang harus diikuti oleh negara-negara anggota.
Dasar Hukum Pbb P2
Apa itu Pbb P2?
PBB P2 (Program Pemberantasan Pungutan Liar) adalah program yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan PBB untuk mengatasi praktik pungutan liar atau suap di Indonesia. PBB P2 bertujuan untuk memerangi korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pemberantasan praktik pungutan liar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di Indonesia.
Siapa yang menjadi subjek PBB P2?
Subjek PBB P2 adalah masyarakat Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pungutan liar di Indonesia. PBB P2 bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memerangi korupsi dan pungutan liar, termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Kapan PBB P2 didirikan?
PBB P2 didirikan pada tahun 2009 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi dan pungutan liar. Program ini didukung oleh PBB melalui UNDP (United Nations Development Programme) dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan pemberantasan pungutan liar di Indonesia.
Dimana PBB P2 beroperasi?
PBB P2 beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum dalam upaya pemberantasan pungutan liar. PBB P2 juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan pihak luar negeri dalam menjalankan program-programnya.
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Pbb Brainly
Apa yang mendasari Konvensi Hukum Laut PBB Brainly?
Konvensi Hukum Laut PBB adalah salah satu instrumen hukum internasional yang menjadi acuan dalam mengatur berbagai aspek hukum laut di dunia. Konvensi ini dibuat berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1958 dan hasil dari Konferensi Hukum Laut PBB (United Nations Conference on the Law of the Sea/UNCLoS) yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982.
Siapa yang menjadi subjek Konvensi Hukum Laut PBB Brainly?
Subjek Konvensi Hukum Laut PBB adalah negara-negara anggota PBB yang telah meratifikasi konvensi ini. Konvensi ini juga berlaku untuk entitas-entitas lain yang diakui oleh hukum internasional, seperti badan hukum internasional atau organisasi internasional lainnya. Subjek konvensi ini juga mencakup hak dan kewajiban individu-individu yang dilindungi oleh hukum laut.
Kapan Konvensi Hukum Laut PBB Brainly dibuat?
Konvensi Hukum Laut PBB disepakati pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Proses pembuatan konvensi ini melibatkan negara-negara anggota PBB yang terlibat dalam Konferensi Hukum Laut PBB yang berlangsung selama beberapa tahun. Setelah mencapai konsensus, konvensi ini kemudian diadopsi dan mulai dibuka untuk penandatanganan oleh negara-negara pada tanggal 1 Desember 1982.
Dimana Konvensi Hukum Laut PBB Brainly berlaku?
Konvensi Hukum Laut PBB berlaku di seluruh wilayah laut dunia. Konvensi ini mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk perairan wilayah negara (teritorial sea), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas. Dalam konvensi ini, wilayah laut dibagi menjadi berbagai zona yang memiliki aturan dan batasan yang berbeda tergantung pada kedaulatan dan hak-hak negara di wilayah tersebut.
Kesimpulan
Dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan persahabatan antara negara-negara, serta menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. PBB juga memiliki peran dalam mengembangkan dan menerapkan hukum internasional.
Dalam hal hukum laut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjadi instrumen hukum internasional yang penting dalam mengatur berbagai aspek hukum laut di seluruh dunia. Konvensi ini mengatur batas-batas wilayah negara di laut, hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan sumber daya laut, pelestarian lingkungan laut, transit lintas laut, dan banyak lagi.
Selain itu, PBB juga memiliki program khusus seperti PBB P2 yang bertujuan untuk memerangi korupsi dan pungutan liar di Indonesia. Program ini didirikan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas praktik pungutan liar dalam berbagai kegiatan di Indonesia.
Dengan adanya PBB dan berbagai instrumen hukum yang dimilikinya, diharapkan mampu menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Melalui kerja sama dan komitmen dari semua negara anggota, tujuan-tujuan PBB dan implementasi hukum internasional dapat tercapai secara efektif.
